desamontongbeter.web.id - Perpaduan dua Aplikasi berbasis data yang ada di desa membantu memverifikasi dan validasi data bagi pemerintah desa dalam pengolahan data penduduk pada setiap desa, Dua aplikasi tersebut adalah openSID dan SIKS-NG yang di bangun untuk memudahkan pengolahan data penduduk, penduduk miskin, pemetaan dan lain sebagainya. Aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi offline yang digunakan untuk mengolah dan memperbarui data Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Rumah Tangga miskin di desa, Sedangkan ...

desamontongbeter.web.id - OpenSID adalah Sistem Informasi Desa (SID) yang sengaja dibuat supaya terbuka dan dapat dikembangkan bersama-sama oleh komunitas peduli SID. SID adalah Sistem Informasi desa yaitu aplikasi komputer yang membantu desa. OpenSID menerapkan lisensi GPL Versi 3. Jadi siapa pun bebas menggunakan, menyebar luaskan dan mengembangkan OpenSID dengan menyertakan pembuat asli dari OpenSID.  Di dalam openSID banyak sekali fitur yang dapat digunakan dalam proses memudahkan pengerjaan administrasi di kantor desa yang mana dalam ...

desamontongbeter.web.id - Sistem Informasi Desa (SID) menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Slogan membangun Indonesia di mulai dari desa membuat SID menjadikannya memiliki peranan yang amat penting untuk dikembangkan oleh pemerintah Daerah dan Desa. SID sangat penting dikembangkan sesuai dengan visi UU Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Oleh karenanya, SID diatur secara khusus dalam UU Desa melalui Pasal 86. Undang-Undang Desa ini ingin menegaskan pentingnya SID ...

desamontongbeter.web.id - Di kutip dari Laman Web https://sdgsdesa.kemendesa.go.id Jum'at, 02/04/2021. Pemutakhiran IDM 2021 juga berbasis SDGs Desa. Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga. Pihak yang Terlibat Pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa ialah Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, ...

TUGAS  KARANGTARUNA menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya FUNGSI KARANGTAURNA penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi ...

TUGAS PKK menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota; melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang ...

TUGAS LKMD menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. FUNGSI LKMD penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan ...

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.                 Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ...